Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Operasi ini merupakan bagian dari upaya KPK memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur dilaksanakan pada 13 September 2023. KPK mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai yang diduga terkait praktik suap.

Selain Bupati Andi Merya Nur, KPK juga mengamankan beberapa pihak lain antara lain: Sekretaris Daerah Kolaka Timur, sejumlah pejabat dinas terkait, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam jaringan suap.

Modus utama yang diduga adalah pengaturan proyek dan pencairan dana hibah/bansos dengan imbalan uang suap. Nilai transaksi yang terungkap mencapai miliaran rupiah dengan alur yang melibatkan beberapa pihak secara sistematis.

Setelah OTT, KPK melakukan penahanan selama 20 hari untuk penyidikan. Proses sedang berjalan dengan pengumpulan bukti-bukti termasuk dokumen proyek, rekening bank, dan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Jika terbukti, tersangka bisa dijerat dengan UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara.

Dampak langsung termasuk terganggunya beberapa layanan pemerintahan dan proyek pembangunan. Masyarakat juga kecewa karena dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan justru diselewengkan. Kasus ini menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Pemprov Sultra menyatakan akan kooperatif dengan proses hukum KPK dan melakukan evaluasi internal. Gubernur Ali Mazi meminta semua pihak menghormati proses hukum sambil memastikan layanan pemerintahan tetap berjalan.

KPK merekomendasikan:

1. Penguatan sistem pengawasan dana hibah/bansos

2. Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa

3. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan

4. Pembenahan sistem pelaporan aset pejabat

5. Peningkatan integritas aparatur melalui pendidikan antikorupsi

Berdasarkan penyelidikan sementara, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp28,7 miliar dari dugaan mark-up proyek dan penyimpangan alokasi dana selama periode 2021-2023. Angka ini mungkin bertambah seiring pendalaman kasus.

OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK terhadap Bupati Kolaka Timur menunjukkan adanya dugaan korupsi yang tertangkap basah. KPK sebagai lembaga anti korupsi Indonesia melakukan penyergapan saat transaksi tidak sah terjadi.

Kasus ini terjadi pada tahun 2023. KPK melakukan operasi penangkapan setelah mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan intensif selama beberapa bulan.

Proses berlangsung minimal 20 hari:

1. 1x24 jam penahanan awal

2. 3 hari penetapan tersangka

3. 20 hari penyidikan

4. Berlanjut ke pengadilan Tipikor yang memakan waktu 3-6 bulan per tingkat.

Berdasarkan pola kasus serupa, kemungkinan besar terkait suap proyek pembangunan atau pengadaan barang daerah. KPK biasanya mengungkap detail setelah 1x24 jam penahanan termasuk modus dan nilai kerugian negara.

Bupati Kolaka Timur adalah kepala daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK merujuk pada penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dalam pengelolaan anggaran daerah.

3 Dampak utama:

1. Pembekuan proyek strategis

2. Penundaan APBD

3. Krisis kepercayaan publik

Pemprov Sultra biasanya menunjuk penjabat sementara.